Sabtu, 02 April 2016

Akuntansi Internasional Pertemuan Ke-1 | Tugas Individu

Nama    : Setiyanti Rianta
NPM     : 26212947
Kelas     : 4EB18
Dosen    : Lince Afri Yenny

KASUS BAB 1
1.        Periksa lima situs Web dari Apendiks 1-2 yang anda rasa paling menarik bagi perusahaan asing yang terdaftar. Dari yang telah dipilih, transaksi manakah yang terbukti paling populer selama dua tahun terakhir? Lengkapilah pengamatan anda dengan penjelasan-penjelasan yang memadai.
Jawab:
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pemerintah tak hanya berencana membuka keran kepemilikan properti oleh warga asing. Pemerintah juga berencana membolehkan perusahaan asing memiliki properti di Indonesia.
"Perusahaan mau beli 16 kamar apartemen juga boleh," kata Ferry di kantornya, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2015.
Namun, kata Ferry, apartemen-apartemen yang dimiliki perusahaan asing wajib dihuni oleh pekerja atau warga asing mereka yang mempunyai izin tinggal di Indonesia. Untuk itu, kata Ferry, rencananya pemerintah tak akan membatasi kepemilikan properti oleh asing hanya buat individu.
"Wajar, kan? Perusahaannya punya duit. Silahkan borong, tinggal ditanya dan periksa izin tinggalnya," kata Ferry.

2.        Lihatlah kembali tampilan 1-6 dan perlihatkanlah bagaimana statistik ROE sebesar 7,1 % dan 6,2 % untuk tahun 2005 diperoleh. Manakah yang menunjukkan kinerja pengukuran yang lebih baik untuk digunakan ketika membandingkan kinerja Electrolux dengan kinerja Maytag, induk perusahaan Hoover, yang membuat pembersih lantai dan produk aplikasi rumah tangga lainnya?
Jawab:
Dilihat dari statistik ROE-nya bahwa perusahaan Electrolux yang memberikan kinerja lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain. Karena Electrolux merupakan produsen rumah tangga terkemuka di dunia yang sangat mengerti kebutuhan konsumen dan dikembangkan dalam kolaborasi erat dengan para profesional. Electrolux juga berupaya memastikan bahwa semua produk, layanan, dan produksinya memberi sumbangan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu desain produk diarahkan agar mengurangi dampak lingkungan buruk sepanjang usia pakai produk, sementara sumber daya dan konsumsi energi, limbah, serta pencemaran dipantau secara teratur untuk peningkatan.

3.        Situs web bursa efek memberikan informasi dan kemudahan penggunaannya secara berbeda-beda. Diminta: Pilihlah 2 dari bursa efek yang terdapat dalam apendiks 1-2. Jelajahilah situs web tersebut dalam jenis dan kualitas informasi yang disajikan dan kemudahan penggunaan situs web tersebut. Buatlah tabel yang membandingkan situs web tersebut dalam jenis dan kualitas informasi yang disajikan dan kemudahan penggunaan situs web tersebut. Apakah informasi pers dari perusahaan emiten tersedia dalam bahasa inggris? Bagaimana hubungan dengan situs web perusahaan emiten? Ketentuan pencatatan saham? Data harga dan volume sekuritas yang tercatat? Informasi yang membantu bagi investor?
Jawab:
Japan Exchange Group (www.jpx.co.jp)
Athens Exchange Group (www.ase.gr berubah menjadi www.helex.gr )
Website Japan Exchange Group memiliki tampilan yang user friendly, dengan menu tetang informasi Market News, Data & Statistic, Listed Companies, Equities, Derivatives, Rules & Trading Participans, Systems, Self Regulation dan Clearing & Settlement yang langsung terlihat di menu awal sangat memudahkan bagi pengguna. Situs ini selain dalam bahasa Jepang juga terdapat dalam bahasa Inggris. Terdapat informasi harga saham dan berita-berita terkait saham perusahaan-perusahaan Jepang yang sangat informatif bagi pengguna.
Website Athens Exchange Group tersedia dalam bahasa Yunani maupun Inggris. Situs ini tersusun rapi dengan drop down menu yang berisi informasi tentang Markets, Products, Companies, Information, Operations, Service dan Regulatory yang sangat terinci dan terbuka. Di situs ini juga menginformasikan harga saham terkini dan informasi Press Releases maupun Company Announcement. Sangat bermanfaat bagi pengguna.
   

KASUS BAB 2 No. 2 dan 10
2.      Pertimbangkanlah negara-negara berikut : (1) Belgia, (2) Cina, (3) Republik Ceko, (4) Gambia, (5) India, (6) Mexico, (7) Senegal, (8) Taiwan. Diminta: Kedalam bagian manakah negara-negara tersebut diklasifikasikkan berdasarkan sistem hukum? Kedalam bagian manakah jika diklasifikasikan berdasarkan sistem praktik akuntansi? Berikan alasan atas jawaban anda?
Jawab :
-   Belgia, sistem hukum perusahaan (the civil code), sedangkan sistem praktik akuntansi cenderung relatif lebih konservatif dan rahasia.

-    Cina, Perubahan sistem akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pemerintah menjadi penyediaan informasi untuk pengguna yang lebih luas termasuk investor, kreditor dan manajemen perusahaan. Pemerintah China berpengaruh sangat besar dalam bidang akuntansi dan auditing. Tahun 1949, akuntansi model Uni-Soviet membawa uniformity dan sentralisasi kontrol untuk tujuan perencanaan nasional. Tahun 1978, kebijakan open door China memodifikasi sistem akuntansinya. Undang-undang akuntansi RRC yang pertama diadopsi tahun 1985 yaitu menteri keuangan memiliki kewenangan menerbitkan standar akuntansi. Tahun 1992, Standar akuntansi dasar untuk perusahaan dan kerangka konseptual akuntansi China dikeluarkan. Lembaga seperti asosiasi akuntansi China, perusahaan akuntansi internasional seperti Deloitte Touche Tohmatsu memainkan peranan dalam reformasi kebijakan akuntansi China juga.

-      Republik ceko, memperkenalkan sistem akuntansi dan perpajakan pada tahun 1993. Standar akuntansi disusun oleh Menteri Keuangan. Republik Czech saat ini berupaya mengurangi perbedaan standar yang berlaku di negaranya dengan IFRS. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Republik Czech mengadopsi IFRS pada tahun 2005.

-     Gambia, termasuk ke dalam negara yang menganut sistem hukum umum, karena sistem hukum ini memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi, dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Pasar saham mendominasi sumber-sumber keuangan dan pelaporan keuangan ditunjukkan untuk kebutuhan infrmasi investor luar.

-   India, sistem Hukum murni India berasal dari Inggris sehingga standar akuntansi India berfokus kepada kebutuhan informasi untuk investor. sedangkan sistem praktik akuntansi Pada tahun 1949, didirikan Institute of Chartered Accountants (ICAI) sebagai organisasi nasional untuk akuntan di India san Accounting Standard Boards (ASB) sebagai lembaga yang memformulasikan standar akuntansi. untuk membantu ICAI menjalankan tugasnya membuat dan memodifikasi standar akuntansi di India. ICAI anggota International Federation of Accountants (IFAC) menggunakan dan mempromosikan IFRS untuk mencapai keselarasan standar internasional.

-      Mexico, IFRS yang berlaku adalah yang dipublikasikan oleh IASB. Sistem Hukum yang dianut Meksiko adalah Hukum Kode, sedangkan sistem praktik akuntansi Mexico dipengaruhi U.S GAAP dan GAAS disebabkan  kebutuhan Mexico terhadap penanaman modal Amerika Serikat. Mexico sering mengacu pada IFRS bila standar US GAAP tidak memenuhi kebutuhan Mexico. Profesi Akuntansi di Mexico berada dalam naungan IMCP yang bertugas menerbitkan standar akuntansi dan standar auditing serta kode etik profesi. Tahun 2001, IMCP membentuk Mexican Council for Research and Development of Financial Reporting Standards (CINIF) yang bertanggung jawab menerbitkan standar akuntansi yang sesuai dengan IFRS. Awal 2005, 70 persen standar yang berlaku di Mexico telah sesuai dengan International Standards.

-          Senegal, Kodifikasi Hukum karena Senegal merupakan bekas kolonial Prancis di  Afrika.

-   Taiwan, Mengatur catatan akuntansi dan laporan keuangan di Taiwan dan berlaku bagi perusahaan berdasarkan Hukum Perusahaan dan Aturan Bisnis, kecuali persekutuan kecil atau perusahaan perseorangan. Hukum tersebut menetapkan bahwa catatan, akuntansi harus disimpan dan mengatur bentuk provisi dasar laporan keuangan, catatan dan pengungkapan lainnya. Hukum itu juga menekankan akuntansi keuangan berbeda dari akuntansi pajak.

10.    Banyak negara yang mengizinkan atau membiarkan perusahaan-perusahaannya yang telah terdaftar menggunakan standar pelaporan keuangan internasional dalam laporan-laporan keuangannya, atau laporan yang dikonsolidasikan untuk kepentingan investor.
Diminta : pertimbangkan kesepuluh negara berikut ini: Cina, Republik Ceko, Prancis, Jerman, India, Jepang, Meksiko, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris dan AS. Untuk masing-masing negara apakah IFRS (a) tidak diizinkan (b) diizinkan, (c) diperlukan untuk sesuatu, atau (d) diperlukan untuk seluruh perusahaan domestik yang terdaftar dalam bursa saham?
Jawab :
Banyak negara yang mengizinkan atau membiarkan perusahaan-perusahaannya yang telah terdaftar menggunakan Standar Pelaporan Keuangan Internasional dalam laporan-laporan keuangannya, atau laporan yang dikonsolidasikan untuk kepentingan investor. Dari kesepuluh negara berikut ini, IFRS yang berlaku diperlakukan:
a.  Cina, Tahun 1992, Standar akuntansi dasar untuk perusahaan dan kerangka konseptual akuntansi China dikeluarkan. Lembaga seperti asosiasi akuntansi China, Perusahaan akuntansi internasional seperti Deloitte Touche Tohmatsu memainkan peranan dalam reformasi kebijakan akuntansi China juga.

b.  Republik Ceko, Czech bergabung dalam Uni Eropa pada tahun 2004. Republik Czech memperkenalkan sistem akuntansi dan perpajakan pada tahun 1993. Standar akuntansi disusun oleh Menteri Keuangan. Republik Czech saat ini berupaya mengurangi perbedaan standar yang berlaku di negaranya dengan IFRS. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Republik Czech mengadopsi IFRS pada tahun 2005.

c.   Prancis, pada Juni 2002, Uni Eropa mengadopsi Peraturan IAS membutuhkan perusahaan-perusahaan Eropa yang terdaftar di pasar sekuritas Uni Eropa, termasuk bank dan perusahaan asuransi di Perancis, untuk mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAK dimulai dengan laporan keuangan untuk tahun buku 2005 dan seterusnya.

d.        Jerman, negara Uni Eropa memiliki pilihan untuk: Memerlukan atau mengizinkan SAK bagi perusahaan terdaftar. Memerlukan atau mengizinkan SAK di Laporan keuangan induk perusahaan.

e.  India, Pada tahun 1949, didirikan Institute of Chartered Accountants (ICAI) sebagai organisasi nasional untuk akuntan di India dan Accounting Standard Boards (ASB) sebagai lembaga yang memformulasikan standar akuntansi. untuk membantu ICAI menjalankan tugasnya membuat dan memodifikasi standar akuntansi di India. ICAI anggota International Federation of Accountants (IFAC) menggunakan dan mempromosikan IFRS untuk mencapai keselarasan standar internasional.

f.        Jepang, IFRS diizinkan untuk diterapkan pada sekitar 100 perusahaan secara sukarela, namun memiliki syarat tertentu. Bahkan tambahannya diterbitkan pada tahun 2015 lalu dan diumumkan oleh Financial Service Agency (FSA). Tanggal mulai efektifnya IFRS adalah 15 September 2015, sementara untuk tanggal efektif amandemen IFRS dan IAS yaitu 10 dan 28 Desember 2015.

g.   Meksiko, IFRS diizinkan demi kelancaran transaksi dan sebagai standar akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public dalam menyusun laporan keuangannya. CNBV merupakan lembaga otoritas jasa keuangan dan perbankan di Meksiko yang menetapkan penggunaan IFRS di negara ini. Periode pengadopsian dimulai secara sukarela mulai tahun 2008 dan sudah diwajibkan mulai tahun 2012. IFRS yang diadopsi di Meksiko bersumber langsung dari IASB tanpa adanya perubahan-perubahan ataupun tambahan. Selain itu, Meksiko menetapkan agar laporan keuangan perusahaan harus diaudit sesuai dengan standar audit internasional. Sistem hukum yang dianut oleh Meksiko adalah hukum kode**.

h.        Belanda, IFRS yang diizinkan berlaku adalah yang diadopsi oleh EU (European Union), dan telah dipersyaratkan penerapannya untuk laporan keuangan konsolidasian. Sistem Hukum yang dianut Belanda sama dengan Meksiko, yakni adalah Hukum Kode**. Perusahaan yang diizinkan untuk menerapkan IFRS boleh tidak terdaftar, termasuk perusahaan induk, dan juga yang terdaftar dalam bursa luar Uni Eropa.

i.    Inggris, IFRS yang berlaku adalah yang diadopsi oleh EU (European Union), dan telah dipersyaratkan penerapannya untuk laporan keuangan konsolidasian. Sistem Hukum yang dianut Inggris adalah Hukum Umum*.

j.       Amerika Serikat, IFRS belum diberlakukan. Namun perusahaan luar negeri yang terdaftar di pasar modal dapat menggunakan IFRS tanpa harus melakukan konversi ke standar yang berlaku di Amerika Serikat. Karena sistem hukum yang dianut Amerika Serikat adalah Hukum Umum*.

*Hukum umum adalah hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statute (hukum sipil) yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Sistem hukum ini dikenal dengan istilah common-law yang membentuk bagian utama dari hukum banyak negara, terutama di negara-negara yang merupakan bekas koloni atau wilayah dari Britania Raya.

**Hukum kode merupakan satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur sehingga aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap. Hukum kode biasa dikenal dengan hukum sipil (civil law) yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim. Prinsip hukum kode adalah menyediakan kumpulan hukum yang tertulis dan dapat diakses oleh semua penduduk. Sumber hukum utama dalam sistem ini adalah undang-undang yang merupakan kumpulan pasal-pasal sistematis yang saling berhubungan dan juga menjelaskan asas-asas hukum, hak, kewajiban, dan mekanisme hukum dasar yang biasanya dibuat oleh lembaga legislatif.

KASUS BAB 3 No.7 dan 9
7.        Mengacu pada Tampilan 3-6. GAAP negara mana yang sangat berorientasi pada ekuitas investor? GAAP negara mana yang kurang berorientasi pada ekuitas investor? Mengapa anda berkata demikian?
Jawab:
Negara yang sangat berorientasi pada ekuitas investor adalah inggris dan AS karena pada laporan tahunan inggris dan AS lebih cenderung dalam menyediakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan.
Sedangkan negara yang kurang berorientasi pada ekuitas investor adalah adalah Perancis dan Jerman karena laporan tahunan di Perancis dan Jerman lebih banyak berisi peramalan laba dan penjualan di karenakan merupakan negara pasar berkembang dimana kepemilikan saham masih tetap sangat terkonsentrasi dan bank menjadi sumber utama pembiayaan perusahaan.

9.      Bandingkan peran pemerintah dalam mengembangkan standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan di negara Prancis, Jerman, Republik Ceko, Belanda, dan Inggris.
Jawab:
A.    Perancis
Perancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General (undang-undang akuntansi nasional) formal yang pertama pada September 1947. Sebuah ketentuan yang telah direvisi mulai berjalan pada tahun 1957. Revisi selanjutnya dari ketentuan tersebut dibuat pada tahun 1982 dibawah pengaruh Fourth Directive of the European Union. Pada tahun 1986, ketentuan tersebut diperluas untuk mengimplementasikan persyaratan Seventh Directive Uni Eropa pada laporan keuangan gabungan, dan selanjutnya direvisi lagi pada tahun 1999.
Plan Comptable General berisi:
a)        Tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan
b)        Definisi aset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran
c)        Aturan-aturan valuasi dan pengakuan
d)       Daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi
e)        Contoh laporan keuangan dan aturan presentasinya.

Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Perancis ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Perancis, yaitu:
a)        Counseil National de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
b)        Comite de la Reglementation Comptable, atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi)
c)        Autorite des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
d)       Ordre des Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan Publik)
e)        Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional Undang-undang Auditor)

Laporan keuangan di perusahaan Perancis harus melaporkan hal-hal berikut:
a)        Neraca
b)        Laporan laba rugi
c)        Catatan atas laporan keuangan
d)       Laporan direktur
e)        Laporan auditor

Perusahaan-perusahaan Perancis yang terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dan perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan ini. Namun semua perusahaan Perancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada tingkat perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan dasar hukum untuk membagikan dividend an menghitung penghasilan wajib pajak.

B.     Jerman
Karakteristik dari akuntansi Jerman adalah ketergantungan pada keputusan undang-undang dan pengadilan. Tidak ada lagi yang memiliki kekuatan mengikat atau otoritatif. Untuk memahami akuntansi Jerman, seseorang harus melihat pada HGB dan bentuk keputusan hakim.
Sistem penyusunan standar akunatansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang digunakan di Inggris dan Amerika Serikat, dan sama dengan IASB. Namun penting untuk menekankan bahwa standar GASB merupakan rekomendasi otoriter yang hanya berlaku untuk laporan keuangan gabungan. Semenjak pendiriannya, GASB telah mengeluarkan German Accounting Standards (GAS) pada masalah-masalah seperti laporan arus kas, laporan segmen, pajak-pajak yang ditangguhkan, dan translasi mata uang asing.
Undang-undang Jerman menetapkan persyaratan akuntansi, audit, dan laporan keuangan yang berbeda bergantung pada ukuran perusahaan alih-alih pada bentuk organisasi bisnisnya. Undang-undang menetapkan isi dan format laporan keuangan, yang mencakup hal-hal berikut:
a.         Neraca
b.        Laporan laba rugi
c.         Catatan
d.        Laporan manajemen
e.         Laporan auditor

C.    Republik Ceko
Republik Ceko (CR) terletak di Eropa Tengah dan berbatasan dengan Jerman di sebelah barat dan barat laut, Austria di selatan, Republik Slovakia di timur, dan Polandia di utara. Akunatansi di Republik Ceko telah berganti arah beberapa kali, seiring dengan sejarah politik negaranya. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Republik Ceko berdasarkan pada Commercial Code yang baru dibuat oleh parlemen Ceko pada tahun 1991 dan mulai efektif pada 1 Januari 1992. Dipengaruhi oleh akar undang-undang perdagangan Austria yang lama dan mencontoh pada undang-undang perdagangan Jerman. Commercial Code memperkenalkan sejumlah legislasi dasar yang berhubungan dengn bisnis. Legislasi ini berisi persyaratan untuk laporan keuangan tahunan, pajak-pajak penghasilan, audit, dan pertemuan rapat pemegang saham.
Laporan keuangan pada negara Republik Ceko harus bersifat komparatif, terdiri atas:
a)        Neraca
b)        Akun keuntungan dan kerugian (laporan laba rugi)
c)        Catatan

D.    Belanda
Akuntansi Belanda memberikan beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tapi astandar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan ke arah kewajaran penyajian. Akuntansi di Belanda dianggap sebagai cabang ekonomi bisnis. Akuntan Belanda juga mau menerima pemikiran asing. Belanda merupakan penyokong awal dari standar internasional untuk akuntansi dan laporan keuangan, dan laporan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang bisa diterima.
Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statements pada tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program perubahan yang ekstensif dalam legislasi perusahaan dan sebagian dikenalkan untuk menggambarkan keselarasan undang-undang perusahaan yang akan datang dalam Uni Eropa. Isi ketentuan undang-undang tahun 1970 adalah:
a)            Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat.
b)            Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman (misalnya prinsip-prinsip akuntansi yang bisa diterima oleh komunitas bisnis).
c)            Dasar-dasar untuk penulisan aset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.
d)           Laporan keuangan harus disusun pada dasar konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.
e)            Informasi keuangan yang komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.

Kualitas laporan keuangan Belanda sangat tinggi. Laporan keuangan yang menurut undang-undang harus disimpan di Belanda, tapi Inggris, Perancis, dan Jerman juga bisa memakainya. Laporan keuangan harus meliputi hal-hal berikut:
a)             Neraca
b)             Laporan laba rugi
c)             Catatan
d)            Laporan direktur
e)             Informasi lain yang sudah ditentukan

E.     Inggris
Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Warisan akunatansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi yang kita kenal saat ini. Konsep kewajaran penyajian dari hasil dan posisi keuangan (kebenaran dan kewajaran) juga bersala dari Inggris. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Inggris adalah undang-undang perusahaan dan profesi akuntansi. Undang-undang tersebut telah diperbaharui, diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Undang-undang pada tahun 1981 juga menetapkan lima prinsip akuntansi dasar:
a)            Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual.
b)            Aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan aset dan kewajiban dihitung secara terpisah.
c)            Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
d)           Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun.
e)            Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung.

Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan biasanya mencakup:
a)            Laporan direktur
b)            Akun laba dan rugi serta neraca
c)            Laporan arus kas
d)           Laporan keseluruhan laba dan rugi
e)            Laporan kebijakan akuntansi
f)             Catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan
g)            Laporan auditor

KASUS BAB 4 No 1, 6 dan 9 :
1.        Bandingkan dan bedakan mekanisme aturan dan pelaksanaan pelaporan keuangan dilima negara yang telah dibahas pada bab ini?
Jawab :
A.      Amerika Serikat
Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan, atau Financial Accounting Standards Board– FSAB). Lembaga pemerintah (Komisi Pengawas Pasar Modal atau Securities Exchange Commission–SEC) juga memiliki kekuasaan untuk menerapkan standarnya sendiri. AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) yaitu Institut sertifikasi akuntan publik Amerika sebagai badan khusus lain yang mengaudit standarisasi mereka.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
SEC memiliki kekuasaan atas perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya pada bursa-bursa efek AS dan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan over the counter. Perusahaan yang memiliki keuangan terbatas tidak memiliki ketentuan wajib untuk pelaporan keuangan, sehingga membuat Amerika Serikat terlihat tidak normal menurut Standar Internasional.
a)           Laporan Keuangan
b)           Laporan Manajemen
c)           Laporan auditor Independen
d)          Laporan keuangan utama ( laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan laba komprehensif, dan laporan ekuitas pemegang saham)
e)           diskusi manajemen dan analisis atau hasil operasi dan kondisi keuangan
f)            Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan.
g)           Catatan atas laporan Keuangan
h)           Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atau sepuluh tahun
i)             Data kuartal terpilih

B.     Meksiko
Perjanjian yang paling penting untuk Meksiko adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (North American Free Trade Agreement– NAFTA ) yang ditandatangani dengan Kanada dan Amerika Serikat tahun 1994.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Institut Akuntan Publik Meksiko menerbitkan standar akuntansi dan auditing di Meksiko. Standar akuntansi dikembangkan oleh Komisi Prinsip Akuntansi yang berada dibawah institut tersebut, sedangkan standar auditing merupakan tanggung jawab Komisi Prosedur dan Standar Auditing. Profesi akuntansi di Meksiko cukup dewasa, terorganisasi dengan baik, dan sangat dihargai oleh masyarakat bisnis.

Laporan Keuangan
Tahun fiskal perusahaan di Meksiko harus bersamaan dengan kalender tahunan. Perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan antara lain:
a)             Neraca
b)             Laporan laba rugi
c)             Laporan perubahan ekuitas pemegang saham
d)            Laporan perubahan posisi keuangan
e)             Catatan : Catatan merupakan bagian integral laporan keuangan (yang dibahas oleh laporan auditor) dan mencakup berikut ini :
-          Kebijakan akuntansi perusahaan.
-          Ketersediaan material.
-          Komitmen pembelian aktiva dalam jumlah besar atau berdasarkan kontrak sewa guna usaha.
-          Detail utang jangka panjang dan kewajiban dalam mata uang asing
-          Pembatasan terhadap deviden.
-          Jaminan.
-          Program pensiun karyawan.
-          Transaksi dengan pihak berhubungan istimewa.
-          Pajak Penghasilan.

Pengukuran Akuntansi
Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengukuran akuntansi antara lain:
a)        Metode ekuitas digunakan untuk apabila terdapat pengaruh, tetapi bukan kendali yang umumnya berarti besarnya kepemilikan berkisar antara 10 hingga 50 %.
b)        Usaha patungan dapat dikonsolidasikan secara proporsional atau dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
c)        Meksiko telah mengadopsi Standar Akuntansi Internasional No. 2 mengenai transaksi mata uang asing.
d)       Metode akuntansi pembelian dan penyatuan kepemilikan untuk penggabungan usaha dapat digunakan, tergantung pada keadaannya. Jika mayoritas pemegang saham perusahaan yang diakuisisi tidak terus mempertahankan kepemilikan dalam usaha tersebut maka metode pembelian yang digunakan, jika ya, metode penyatuan kepemilikan yang digunakan.

C.    Jepang
Pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sektor swasta sebagai pembuat standar akuntansi.

Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
a)      Hukum Komersial.
Diatur oleh kementerian Kehakiman (MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Dikembangkan dari hukum komersial Jerman, hukum yang awal diberlakukan pada tahun 1980, tetapi baru dilaksanakan tahun 1899.
b)      Undang-undang Pasar Modal (SEL).
Diatur oleh Kementerian Keuangan. Undang-Undang Pasar Modal dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh AS selama masa pendudukan setelah perang dunia II.
c)      Undang-undang Pajak Penghasilan Perusahaan.
Dewan Pertimbangan Akuntansi Usaha (BADC) merupakan lembaga penasehat khusus bagi kementerian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan SEL. BADC dapat dikatakan merupakan sumber utama PABU di Negara Jepang sekarang ini. Tetapi BADC tidak dapat mengeluarkan standar yang berbeda dengan hukum komersial.

Laporan keuangan.
Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi :
a)             Neraca
b)             Laporan laba rugi
c)             Laporan usaha
d)            Proposal atas penentuan penggunaan (apropriasi) laba di tahan
e)             Skedul pendukung

D.    China
Perekonomian Cina saat ini paling tepat disebut sebagai perekonomian campuran, di mana negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara industri lain serta sektor komersial dan swasta diatur oleh sistem yang berorientasi kepada pasar.

Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Hukum akuntansi, yang diamandemen pada tahun 2000, mencakup seluruh perusahaan dan organisasi, termasuk yang tidak dimiliki dan tidak dikendalikan oleh negara. Dewan negara telah mengeluarkan Aturan Pelaporan dan Akuntansi Keuangan bagi Perusahaan (Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprises– FARR) Pada tahun 1992, kementrian Keuangan mengeluarkan Standar Akuntansi untuk Perusahaan Bisnis dan mendirikan Komite Standar Akuntansi Cina (China Accounting Standards Committee– CASC) pada tahun 1998.
Laporan Keuangan
Periode akuntansi diwajibkan untuk sama dengan tahun kalender. Laporan keuangan terdiri dari :
a)             Neraca
b)             Laporan laba rugi
c)             Laporan arus kas
d)            Catatan atas laporan keuangan
e)             Penjelasan kondisi keuangan

Pengukuran Akuntansi
Metode penilaian wajib digunakan untuk mencatat penggabungan usaha dan goodwill harus dihapusbukukan selama tidak lebih dari 10 tahun. Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan terhadap perusahaan lain lebih 20%. Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud, FIFO, rata-rata, dan LIFO merupakan metode penentuan biaya (persediaan) yang diperbolehkan. Aktiva tidak berwujud dicatat berdasarkan harga perolehannya dan diamortisasi selama tidak lebih dari 10 tahun. Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan langsung.

E.     India
India berada di belahan benua Asia Selatan, dengan Pakistan di sebelah barat, Cina, Nepal dan Bhutan di sebelah utara, dan Bangladesh sebelah timur. Dari tahun 1947 sampai akhir 1970-an, ekonomi India digolongkan dengan bergaya program sosial pemerintah terpusat dan industri pengganti barang impor. Produksi ekonomi telah berubah dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan manufaktur tekstil dengan beragam industri berat dan transportasi.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada 22 saham di India, yang paling tua adalah Mumbai (Bombay) bursa saham, didirikan pada tahun 1875 dan sekarang terdaftar lebih dari 6000 saham. Ketentuan agen yang mengawasi fungsi pasar pasar modal adalah Securities and Exchange Board of India (SEBI), agen departemen keuangan yang dibentuk tahun 1988 dan diberi kewenangan secara hukum tahun 1992. Pada garis besarnya, pembukuan dan pengungkapan kebutuhan bari perusahaan terdaftar sama dengan mereka yang ada di AS.
Pelaporan Keuangan
Laporan keuangan terdiri atas neraca dua tahun, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan kebijakan akuntansi dan catatan. Perusahaan yang tidak terdaftar hanya perlu menyiapkan laporan intinya saja, akan tetapi bagi perusahaan yang terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan inti.

Pengukuran Akuntansi
Anak perusahaan digabungkan ketika induk perusahaan memiliki saham lebih dari setengah kemampuan voting atau mengontrol pengaturan komposisi dewan direktur.

6.      Apakah perbedaan antara standar akuntansi berbasis prinsip dan berbasis aturan? Bukti apa yang mengindikasikan bahwa GAAP AS adalah standar berbasis aturan?
Jawab :
Perbedaan antara akuntansi berbasis prinsip dan akuntansi berbasis aturan terlihat pada laporan keuangan. Bukti yang menunjukkan GAAP AS berbasis aturan itu dilihat pada pelaporan keuangan yang dianggap penyajiannya laporan auditor tidak wajar.

9.   Apa latar belakang alasan Japan’s Big Bang, dan perubahan apa yang terjadi dalam praktik akuntansi yang dihasilkan dari situ?
Jawab :
Yang menjadi latar belakang Japan’s Big Bang yaitu banyak praktisi akuntansi yang menyembunyikan kekurangan perusahaan Jepang, di antaranya:
-          Hilangnya konsolidasi standarisasi
-          Praktik rendahnya kewajiban pension
-          Pemegang sahan dibebani biaya

Perubahan yang terjadi yaitu, perekonomian Jepang sehat dan perusahaan menjadi lebih transparan dan membawa Jepang ke arah standarisasi sosial.




REFERENSI:

Selasa, 24 November 2015

Etika Profesi Akuntansi Pertemuan Ke-3 | Profesi

Nama    : Setiyanti Rianta
NPM     : 26212947
Kelas     : 4EB18
Dosen    : Sri Wahyu Handayani


1.    Pengertian profesi?
Kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma – norma sosial dengan baik.

2.    Ciri – ciri profesi?
·  Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini  dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
·  Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
·  Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
·  Izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
·     Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

3.    Prinsip – prinsip etika profesi?
·     Pertama, Prinsip Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah satu prinsip pokok bagi kaum profesional, orang yang profesional sudah dengan sendirinya berarti orang yang bertanggung jawab. Pertama, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan terhadap hasilnya. Maksudnya, orang yang profesional tidak hanya diharapkan melainkan juga dari dalam dirinya sendiri menuntut dirinya untuk bekerja sebaik mungkin dengan standar di atas rata-rata, dengan hasil yang maksimum dan dengan moto yang terbaik. Ia bertanggung jawab menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin dan dengan hasil yang memuaskan dengan kata lain. Ia sendiri dapat mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya itu berdasarkan tuntutan profesionalitasnya baik terhadap orang lain yang terkait langsung dengan profesinya maupun yang terhadap dirinya sendiri. Kedua, ia juga bertanggung jawab atas dampak profesinya itu terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Pada tingkat dimana profesinya itu membawa kerugian tertentu secara disengaja atau tidak disengaja, ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut, bentuknya bisa macam – macam. Mengganti kerugian, pengakuan jujur dan tulus secara moral sebagai telah melakukan kesalahan: mundur dari jabatannya dan sebagainya.

·      Prinsip Kedua, Prinsip Keadilan
Prinsip ini terutama menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya ia tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang – orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya demikian pula. Prinsip ini menuntut agar dalam menjalankan profesinya orang yang profesional tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapapun termasuk orang yang mungkin tidak membayar jasa profesionalnya. Prinsip “siapa yang datang pertama mendapat pelayanan pertama” merupakan perwujudan sangat konkret prinsip keadilan dalam arti yang seluas – luasnya .jadi, orang yang profesional tidak boleh membeda – bedakan pelayanannya dan juga kadar dan mutu pelayanannya itu jangan sampai terjadi bahwa mutu dan itensitas pelayanannya profesional dikurangi kepada orang yang miskin hanya karena orang miskin itu tidak membayar secara memadai. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang sering terjadi di sebuah rumah sakit, yang mana rumah sakit tersebut seringkali memprioritaskan pelayanan kepada orang yang dianggap mampu untuk membayar seluruh biaya pengobatan, tetapi mereka melakukan hal sebaliknya kepada orang miskin yang kurang mampu dalam membayar biaya pengobatan. Penyimpangan seperti ini sangat tidak sesuai dengan etika profesi, profesional dan profesionalisme, karena keprofesionalan ditujukan untuk kepentingan orang banyak (melayani masyarakat) tanpa membedakan status atau tingkat kekayaan orang tersebut.

·     Prinsip Ketiga, Prinsip Otonomi
Ini lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Sebenarnya ini merupakan kensekuensi dari hakikat profesi itu sendiri. Karena, hanya kaum profesional ahli dan terampil dalam bidang profesinya, tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesi tersebut. ini terutama ditujukan kepada pihak pemerintah. Yaitu, bahwa pemerintah harus menghargai otonomi profesi yang bersangkutan dan karena itu tidak boleh mencampuri urusan pelaksanaan profesi tersebut. Otonomi ini juga penting agar kaum profesional itu bisa secara bebas mengembangkan profesinya, bisa melakukan inovasi, dan kreasi tertentu yang kiranya berguna bagi perkembangan profesi itu dan kepentingan masyarakat luas. Namun begitu tetap saja seorang profesional harus diberikan rambu – rambu / peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi / meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap etika profesi, dan tentu saja peraturan tersebut ditegakkan oleh pemerintah tanpa campur tangan langsung terhadap profesi yang dikerjakan oleh profesional tersebut.
Hanya saja otonomi ini punya batas-batasnya juga. Pertama, prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional (keahlian dan moral) atas kemajuan profesi tersebut serta (dampaknya pada) kepentingan masyarakat. Jadi, otonomi ini hanya berlaku sejauh disertai dengan tanggung jawab profesional. Secara khusus, dibatasi oleh tanggung jawab bahwa orang yang profesional itu, dalam menjalankan profesinya secara otonom, tidak sampai akan merugikan hak dan kewajiban pihak lain. Kedua, otonomi juga dibatasi dalam pengertian bahwa kendati pemerintah di tempat pertama menghargai otonom kaum profesional, pemerintah tetap menjaga, dan pada waktunya malah ikut campur tangan, agar pelaksanaan profesi tertentu tidak sampai merugikan kepentingan umum. Jadi, otonomi itu hanya berlaku sejauh tidak sampai merugikan kepentingan bersama. Dengan kata lain, kaum profesional memang otonom dan bebas dalam menjalankan tugas profesinya asalkan tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tetentu, termasuk kepentingan umum. Sebaliknya, kalau hak dan kepentingan pihak tertentu dilanggar, maka otonomi profesi tidak lagi berlaku dan karena itu pemerintah wajib ikut campur tangan dengan menindak pihak yang merugikan pihak lain tadi. Jadi campur tangan pemerintah disini hanya sebatas pembuatan dan penegakan etika profesi saja agar tidak merugikan kepentingan umum dan tanpa mencampuri profesi itu sendiri. Adapun kesimpangsiuran dalam hal campur tangan pemerintah ini adalah dapat dimisalkan adanya oknum salah seorang pegawai departemen agama pada profesi penghulu, yang misalnya saja untuk menikahkan sepasang pengantin dia meminta bayaran jauh lebih besar daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

·     Prinsip integritas moral
Berdasarkan hakikat dan ciri – ciri profesi di atas terlihat jelas bahwa orang yang profesional adalah juga orang yang punya integritas pribadi atau moral yang tinggi. Karena, ia mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat. Dengan demikian, sebenarnya prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya ia tidak akan sampai merusak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya. Maka, ia sendiri akan menuntut dirinya sendiri untuk bertanggung jawab atas profesinya serta tidak melecehkan nilai yang dijunjung tinggi dan diperjuangkan profesinya. Karena itu, pertama, ia tidak akan mudah kalah dan menyerah pada godaan atau bujukan apa pun untuk lari atau melakukan tindakan yang melanggar niali uang dijunjung tinggi profesinya. Seorang hakim yang punya integritas moral yang tinggi menuntut dirinya untuk tidak mudah kalah dan menyerah atas bujukan apa pun untuk memutuskan perkara yang bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai nilai tertinggi yang diperjuangkan profesinya. Ia tidak akan mudah menyerah terhadap bujukan uang, bahkan terhadap ancaman teror, fitnah, kekuasaan dan semacamnya demi mempertahankan dan menegakkan keadilan. Kendati, ia malah sebaliknya malu kalau bertindak tidak sesuai dengan niali-nilai moral, khususnya nilai yang melekat pada dan diperjuangkan profesinya. Sikap malu ini terutama diperlihatkan dengan mundur dari jabatan atau profesinya. Bahkan, ia rela mati hanya demi memepertahankan kebenaran nilai yang dijunjungnya itu. Dengan kata lain, prinsip integritas moral menunjukan bahwa orang tersebut punya pendirian yang teguh, khususnya dalam memperjuangjan nilai yang dianut profesinya. Biasanya hal ini (keteguhan pendirian) tidak bisa didapat secara langsung oleh pelaku profesi (profesional), misalnya saja seorang yang baru lulus dari fakultas kedokteran tidak akan langsung dapat menjalankan seluruh profesi kedokterannya tersebut, melainkan dengan pengalaman (jam terbang) dokter tersebut dalam melayani masyarakat.

4.    Sebutkan prinsip – prinsip umum etika bisnis! Jelaskan!
·     Prinsip Otonomi dalam Etika Bisnis
Prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang dipunyainya. Contoh prinsip otonomi dalam etika binis : perusahaan tidak tergantung pada pihak lain untuk mengambil keputusan tetapi perusahaan memiliki kekuasaan tertentu sesuai dengan misi dan visi yang diambilnya dan tidak bertentangan dengan pihak lain.
Dalam prinsip otonomi etika bisnis lebih diartikan sebagai kehendak dan rekayasa bertindak secara penuh berdasar pengetahuan dan keahlian perusahaan dalam usaha untuk mencapai prestasi – prestasi terbaik sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran perusahaan sebagai kelembagaan. Disamping itu, maksud dan tujuan kelembagaan ini tanpa merugikan pihak lain atau pihak eksternal.
Dalam pengertian etika bisnis, otonomi bersangkut paut dengan kebijakan eksekutif perusahaan dalam mengemban misi, visi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran, kesejahteraan para pekerjanya ataupun komunitas yang dihadapinya. Otonomi disini harus mampu mengacu pada nilai-nilai profesionalisme pengelolaan perusahaan dalam menggunakan sumber daya ekonomi. Kalau perusahaan telah memiliki misi, visi dan wawasan yang baik sesuai dengan nilai universal maka perusahaan harus secara bebas dalam arti keleluasaan dan keluwesan yang melekat pada komitmen tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan etika bisnis.
Dua perusahaan atau lebih sama – sama berkomitmen dalam menjalankan etika bisnis, namun masing – masing perusahaan dimungkinkan menggunakan pendekatan berbeda – beda dalam menjalankannya. Sebab masing – masing perusahaan dimungkinkan menggunakan pendekatan berbeda-beda dalam menjalankannya. Sebab masing-masing perusahaan memiliki kondisi karakter internal dan pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan, misi dan strategi meskipun dihadapkan pada kondisi dan karakter eksternal yang sama. Namun masing – masing perusahaan memiliki otoritas dan otonomi penuh untuk menjalankan etika bisnis. Oleh karena itu konklusinya dapat diringkaskan bahwa otonomi dalam menjalankan fungsi bisnis yang berwawasan etika bisnis ini meliputi tindakan manajerial yang terdiri atas : (1) dalam pengambilan keputusan bisnis, (2) dalam tanggung jawab kepada : diri sendiri, para pihak yang terkait dan pihak-pihak masyarakat dalam arti luas.

·       Prinsip Kejujuran dalam Etika Bisnis
Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait.

·        Prinsip Keadilan dalam Etika Bisnis
Prinsip keadilan yang dipergunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Para pihak ini terklasifikasi ke dalam stakeholder. Oleh karena itu, semua pihak ini harus mendapat akses positif dan sesuai dengan peran yang diberikan oleh masing-masing pihak ini pada bisnis. Semua pihak harus mendapat akses layak dari bisnis. Tolak ukur yang dipakai menentukan atau memberikan kelayakan ini sesuai dengan ukuran-ukuran umum yang telah diterima oleh masyarakat bisnis dan umum. Contoh prinsip keadilan dalam etika bisnis : dalam alokasi sumber daya ekonomi kepada semua pemilik faktor ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan harga yang layak bagi para konsumen, menyepakati harga yang pantas bagi para pemasok bahan dan alat produksi, mendapatkan keuntungan yang wajar bagi pemilik perusahaan dan lain – lain.

·        Prinsip Hormat Pada Diri Sendiri dalam Etika Bisnis
Prinsip hormat pada diri sendiri dalam etika bisnis merupakan prinsip tindakan yang dampaknya berpulang kembali kepada bisnis itu sendiri. Dalam aktivitas bisnis tertentu ke masyarakat merupakan cermin diri bisnis yang bersangkutan. Namun jika bisnis memberikan kontribusi yang menyenangkan bagi masyarakat, tentu masyarakat memberikan respon sama. Sebaliknya jika bisnis memberikan image yang tidak menyenangkan maka masyarakat tentu tidak menyenangi terhadap bisnis yang bersangkutan. Namun jika para pengelola perusahaan ingin memberikan respek kehormatan terhadap perusahaan, maka lakukanlah respek tersebut para pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Segala aspek aktivitas perusahaan yang dilakukan oleh semua armada di dalam perusahaan, senantiasa diorientasikan untuk memberikan respek kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dengan demikian, pasti para pihak ini akan memberikan respek yang sama terhadap perusahaan. Sebagai contoh prinsip hormat pada diri sendiri dalam etika bisnis : manajemen perusahaan dengan team work-nya memiliki falsafah kerja dan berorientasikan para pelanggan akan makin fanatik terhadap perusahaan. Demikian juga, jika para manajemennya berorientasikan pada pemberian kepuasan kepada karyawan yang berprestasi karena sepadan dengan prestasinya maka dapat dipastikan karyawan akan makin loyal terhadap perusahaan.

5.    Jelaskan prinsip bisnis dan manajemen Matsushita Inc.!
Pada bulan Juli 1933 Konosuke Matsushita memberi beberapa prinsip berikut ini yang menjadi pedoman kegiatan sehari – hari dan menjadi pendorong bagi setiap orang dalam perusahaannya:
·      Semangat pelayanan melalui industri (yang dijalankan perusahaan itu)
·      Semangat fairness
·      Semangat harmoni dan kerjasama
·      Semangat kerja keras untuk maju
·      Semangat hormat dan rendah hati
·      Semangat mengikuti hukum alam
·      Semangat bersyukur

Selain prinsip – prinsip tersebut, Matsushita percaya bahwa “setiap perusahaan, betapapun kecilnya, harus mempunyai tujuan – tujuan yang jelas selain mengejar keuntungan. Tujuan – tujuan itulah yang membenarkan keberadaaannya di tengah kita. Bagi saya, tujuan – tujuan seperti itu merupakan suatu panggilan, suatu misi sekular bagi dunia ini. Kalau pejabat eksekutuf utama ialah memiliki nilai ini, ia dapat memberitahukan para pegawainya yang ingin dicapai oleh perusahaan itu, dan menjelaskan hakikat serta cita – citanya. Jika para pegawainya memahami bahwa mereka tidak hanya bekerja untuk sesuap nasi, mereka akan dimotivasi untuk bekerja keras secara bersama demi mewujudkan tujuan bersama tadi. Dalam proses tersebut mereka akan belajar lebih dari yang mereka peroleh kalau tujuan mereka hanya dibatasi pada skala upah saja. Mereka akan mulai tumbuh sebagai manusia, sebagai warga negara, dan sebagai orang bisnis.
Bagi Matsushita, prinsip yang juga perlu dipegang adalah bahwa entah Anda berhubungan dengan industri khusus tertentu, sebuah komunitas atau sebuah bangsa, hal yang paling penting untuk diingat adalah memperhatikan kebaikan semua pihak hal yang paling penting untuk diingat setelah memperhatikan kebaikan semua pihak secara keseluruhan. Pada akhirnya kepentinganmu sendiri paling bisa dijamin kelas kepentingan semua orang terlayani.


Sumber:

Untung, Budi. 2012. Hukum dan Etika Bisnis. CV Andi Offset : Yogyakarta.

Senin, 09 November 2015

Etika Profesi Akuntansi Tugas Pertemuan Ke-2 | Cari Kasus tentang "Penyalahgunaan Etika Profesi Akuntansi"

Nama    : Setiyanti Rianta
NPM     : 26212947
Kelas     : 4EB18
Dosen    : Sri Wahyu Handayani

Kasus Penyalahgunaan Etika Profesi Akuntansi


Incar Sekda Inhu, Jaksa Desak BPK Audit Kerugian Negara
Reporter : Abdullah Sani | Jumat, 12 Desember 2014 16:41

Merdeka.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat, Provinsi Riau, Teuku Rahman meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau memberikan hasil audit yang diminta penyidik Kejari Rengat atas kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Inhu tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 2,8 Miliar.
Pasalnya, sudah berbulan-bulan permintaan audit yang diajukan Kejari Rengat tidak dilayani dengan baik oleh BPK RI Perwakilan Riau tanpa alasan yang jelas.
Desakan ini disampaikan Teuku Rahman mengingat masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Erisman yang diincar Jaksa bakal berakhir akhir bulan Desember tahun 2014 ini.
"Sekda Inhu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kasus dugaan korupsi APBD Inhu Rp 2,8 miliar. Kami mendesak BPK agar segera menyampaikan hasil audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut sebelum masa jabatannya berakhir karena pensiun," ujar Kajari Rengat Teuku Rahman, Jum'at (12/12).
Menurut Teuku Rahman, permintaan audit kerugian negara dalam dugaan korupsi yang dilakukan dua orang bendahara di sekretariat daerah Inhu, telah disampaikan penyidik Kejari Rengat kepada BPK Riau sejak bulan Februari 2014.
"Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kelengkapan data - data pada bulan Maret 2014," jelasnya.
Namun, kata Teuku Rahman, hingga saat ini atau sampai menjelang jabatan Sekda Inhu berakhir permintaan audit tersebut belum ditanggapi pihak BPK RI perwakilan Riau.
"Permintaan audit yang kita sampaikan kepada BPK Riau untuk keperluan penyidikan dan pengembangan kasus dugaan korupsi APBD Inhu sebesar Rp 2,8 miliar," keluhnya.
Namun, hingga saat ini atas kasus tersebut, pihaknya yang telah menetapkan dua orang mantan bendahara di sekretariat daerah Inhu sebagai tersangka dan telah menahan kedua orang tersebut di Rutan Rengat.
Teuku Rahman menegaskan jika dalam beberapa hari ke depan pihak BPK Riau belum juga menyerahkan permintaan hasil audit, maka penyidik Kejari Rengat akan melanjutkan kasus dugaan korupsi tersebut berdasarkan temuan yang ada.
"Sebenarnya kami sudah memegang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang terkait dengan dugaan kasus korupsi APBD Inhu sebesar Rp 2,8 miliar itu," jelasnya.
Tetapi, kata Teuku, pihaknya memperoleh dari berkas laporan masyarakat yang mengadukan kasus tersebut kepada penyidik Kejari Rengat.
"Selama ini kami masih menunggu hasil audit BPK, tapi kalau tidak juga ada maka kasus ini kami lanjutkan dengan hasil temuan dari penyidikan kami," terangnya.
Teuku juga menyatakan bahwa untuk melanjutkan penyidikan dengan temuan penyidik Kejari Rengat telah mendapat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.
"Ya, saya sudah menerima perintah dari Kejati Riau, untuk melanjutkan pengembangan penyidikan berdasarkan temuan yang ada tanpa menunggu hasil audit BPK," tandasnya.
____________________________________________

Tergolong ke penyalahgunaan etika apa?
Badan Pemeriksa Keuangan melanggar prinsip etika prilaku profesional karena dianggap lamban untuk menyelesaikan kasus-kasusnya.

Penyebab :
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai auditor profesional karena lamban dalam menyelidiki dugaan kasus korupsi yang terdapat di Provinsi Riau. Tindakan BPK yang mengulur waktu dalam memberikan hasil audit yang diminta penyidik Kejari Rengat atas kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Inhu tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 2,8 Miliar yang dilakukan oleh dua orang bendahara sekretariat di daerah Inhu, dinilai dapat menghambat kepentingan publik karena sudah berbulan-bulan permintaan audit yang diajukan Kejari Rengat tidak dilayani dengan baik oleh BPK RI Perwakilan Riau tanpa alasan yang jelas.

Akibat :
Tindakan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan RI telah mencoreng  namanya sebagai Auditor. Akibatnya BPK akan kehilangan kepercayaan yang telah ditanamkan masyarakat terhadapnya selama ini. Dikarenakan sejumlah kasus korupsi yang belum di audit perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPK.