Perekonomian Indonesia Tugas Minggu Ke-4

DPR Malah Turunkan Belanja Negara untuk Pembangunan

Penulis : Khaerudin | Senin, 31 Desember 2012 | 21:34 WIB

:

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com- Keanehan dalam fungsi penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat saat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama pemerintah, sebenarnya dapat terlihat setiap tahun. Salah satunya adalah saat DPR membahas mata anggaran belanja negara untuk pengeluaran pembangunan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, pemerintah mengusulkan pengeluaran pembangunan sebesar Rp 477,5 triliun. Tetapi setelah dibahas bersama DPR, jumlah pengeluaran pembangunan justru berkurang menjadi Rp 456,6 triliun.

Menurut Koordinator Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, keanehan ini sebenarnya teramat nyata terlihat karena giliran membahas RAPBN untuk pengeluaran pembangunan, DPR menguranginya. Akan tetapi setelah APBN disahkan, dan pada pertengahan tahun, DPR membahas APBN-Perubahan, barulah pengeluaran pembangunan kembali meningkat.

Dalam APBN-P 2012, pengeluaran pembangunan menjadi Rp 521 triliun. "DPR baru mengubah pengeluaran pembangunan di APBN-P. Kenapa dilakukan saat pembahasan APBN-P, padahal kan waktunya mepet, menjelang akhir tahun anggaran. Inilah anehnya. Makanya banyak sekali proyek-proyek fiktif. Bahkan proyek-proyek yang dikorupsi ini, kebanyakan karena dapat anggaran saat APBN-P. Ini menjadi modus kecurangan dalam pembahasan anggaran," kata Sebastian.

Menurut dia, seandainya tak berniat curang, seharusnya nilai pengeluaran pembangunan sudah sejak RAPBN dibahas, sudah dinaikkan oleh DPR. Apalagi pengeluaran pembangunan adalah untuk kepentingan publik.

Ini berbeda ketika DPR membahas belanja rutin untuk pegawai. Justru awalnya pemerintah mengajukan pengeluaran rutin (belanja pegawai) dalam APBN 2012 sebesar Rp 476,6 triliun. Tetapi setelah dibahas bersama DPR, nilainya malah melonjak menjadi Rp 508 triliun.

Editor :

Marcus Suprihadi

Setiyanti Rianta (26212947)

Seperti sudah menjadi tradisi, setiap tahun pasti banyak kalangan parpol dan politisi membutuhkan banyak dana segar. Tak pelak, struktur APBN pun mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Semua sudah jelas indikasinya, mulai dari penggunaan dana hibah, dana sosial, dan dana kunjungan kerja yang bertujuan untuk memobilisasi masyarakat. Nantinya dana ini akan digunakan untuk yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yaitu untuk infrastruktur. Padahal, presiden menyatakan APBN harus dikelola dengan baik dan efisien, dan semua itu hanya wacana belaka.

Sejak lama APBN Indonesia memang tidak pro rakyat dan justru lebih pro pada elit politik. Dilihat dari RAPBN 2013 juga seperti itu, saat ini masih mengalami kontraksi dimana struktur APBN belum pro masyarakat. Seharusnya, APBN itu harus pro rakyat, karena telah diamanatkan oleh undang-undang. Tepatnya, pada pasal 3, disebutkan kalau APBN itu harus dikelola dengan transparan, akuntabel dan sepenuhnya dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, dalam hal ini penikmat APBN hanya segelintir orang saja. Boleh dikatakan jika pemerintah dan DPR telah gagal mengelola APBN, karena tahun demi tahun Indonesia selalu mengalami defisit anggaran.. Ujung-ujungnya pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi.

Apalagi biasanya tahun-tahun mendekati pemilu sangat dimungkinkan adanya indikasi bahwa anggaran digunakan untuk politik. Postur anggaran yang tidak pro terhadap rakyat adalah ulah dari pemerintah dan DPR yang menyetujui tersebut. Bisa saja karena mendekati pemilu, mereka berlomba-lomba mengumpulkan dana untuk pemilu. Tidak hanya mendekati pemilu tetapi sebelum pemilu pun selalu begitu. Yang menjadi permasalahan adalah mindset pemerintah dan DPR yang menyusun APBN sehingga nantinya akan berakibat kepada pemerintahan berikutnya yang mau tidak mau akan mengikuti rancangan sebelumnya.

Siti Latifah (27212060)
Mulai dari korupsi, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, terkikisnya identitas bangsa, dan lain lain.untuk itu kami warga Negara Indonesia menunggu solusi-solusi atas berbagai masalah itu yang harus diselesaikan oleh para jajaran pemeritahan agar tidak menimbulkan kecemasan serta tindakan menyimpang lainnya.
Pengeluaran pembangunan yang di kurangi oleh DPR dalam pembahasan RAPBN banyak menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam proyek-proyek fiktif. Proyek tersebut menjadi modus kecurangan dalam pembahasan anggaran disebabkan oleh Korupsi. Seharusnya nilai pengeluaran pembangunan sudah di naikan oleh DPR sejak RAPBN dibahas. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah harus menindaklanjuti serta menyelesaikan permasalahan yangmenyebabkan melonjaknya nilai pengeluaran pembangunan. Agar kelancaran pengeluaran pembangunan dalam proyeksi, para pegawai mesti di ajak menstabilkan pelaksanaan proyek tersebut. Agar tidak ada campur tangan oknum-oknum yang berbuat curang dengan mengambil dana anggaran belanja

Demi kepentingan publik apa susahnya berusaha semaksimal mungkin demi kesejahteraan Bangsa & Negara. Begitu banyaknya masalah korupsi, pemerintah sampai keteteran menangani kasus tersebut, itu semua disebabkan karena para lembaga Pemerintah & Dewan Perwakilan kurang memperdulikannya, tetapi hanya mementingkan lembaganya sendiri yang menyebabkan para anggotanya begitu mudah melaksanakan tindakan Korupsi. Semua iniperlu di tangani oleh lembaga-lembaga lainnya. Contohnya: seperti BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Lembaga ini seharusnya berperan penting, supaya tidak ada lagi kecurangan terhadap nilai pengeluaran pembangunan.

Suriana Juniarti (27212205)

Dalam artikel ini, jelas sekali terlihat bahwa ini merupakan tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara seperti DPR. “Keanehan ini sebenarnya teramat nyata terlihat karena giliran membahas RAPBN untuk pengeluaran pembangunan, DPR menguranginya”. Kalimat inilah yang menjadi bukti bahwa adanya tindak korupsi politik yang dilakukan DPR. Padahal, masalah pembangunan ekonomi terutama infrasturktur public merupakan bagian terpenting untuk perekonomian bangsa. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mengurangi pengangguran. Caranya, pemerintah dapat membangun infrasturkur yang dapat membuka lapangan pekerjaan seperti pertanian dan sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan, tingkat kemiskinan dapat menurun.

Pada kenyataannya, Pemerintah dan DPR mengabaikan aspek terpenting yang seharusnya diperhatikan yakni rencana pembangunan ekonomi ke depan. Bahkan, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang baik tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Seandainya tidak berniat curang, seharusnya nilai pengeluaran pembangunan sudah ada sejak RAPBN dibahas, sudah dinaikkan oleh DPR. Apalagi pengeluaran pembangunan ini adalah untuk kepentingan public dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wardah Solihah (27212659)

Dari artikel diatas saya dapat memberikan sanggahan bahwa saya mulai mencium adanya kejanggalan dalam kegiatan DPR mengenai APBN melainkan praktek korupsi.  korupsi  itu terjadi karena terpengaruh ketidaktegasan pimpinannya. Karena itu, pimpinan harus berintegritas, tauladan, antigratifikasi, dan menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Dikatakan bahwa atasan harus berani pecat anggotanya. Hukum dari mana kalau dia terima dari bawah?"

Dalam prakteknya jelas-jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, pemerintah mengusulkan pengeluaran pembangunan sebesar Rp 477,5 triliun. Tetapi setelah dibahas bersama DPR, jumlah pengeluaran pembangunan justru berkurang menjadi Rp 456,6 triliun. Ini merupakan satu kejanggalan, orang tampaknya lupa, Indonesia di masa orde baru telah mengingatkan kita bahwa lembaga eksekutif janganlah diberi keleluasaan yang terlampau besar dalam menyusun anggaran, tanpa adanya mekanisme pengawasan dari DPR. Singkatnya, keterlibatan DPR dalam pembahasan APBN  harus lebih diperhatikan kembali. Sebenarnya hal semacam ini dapat menimbulkan citra buruk bagi pemerintahan di Indonesia.