Perekonomian Indonesia Tugas Minggu Ke-4

DPR Malah Turunkan Belanja Negara untuk Pembangunan

Penulis : Khaerudin | Senin, 31 Desember 2012 | 21:34 WIB

:

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com- Keanehan dalam fungsi penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat saat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama pemerintah, sebenarnya dapat terlihat setiap tahun. Salah satunya adalah saat DPR membahas mata anggaran belanja negara untuk pengeluaran pembangunan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, pemerintah mengusulkan pengeluaran pembangunan sebesar Rp 477,5 triliun. Tetapi setelah dibahas bersama DPR, jumlah pengeluaran pembangunan justru berkurang menjadi Rp 456,6 triliun.

Menurut Koordinator Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, keanehan ini sebenarnya teramat nyata terlihat karena giliran membahas RAPBN untuk pengeluaran pembangunan, DPR menguranginya. Akan tetapi setelah APBN disahkan, dan pada pertengahan tahun, DPR membahas APBN-Perubahan, barulah pengeluaran pembangunan kembali meningkat.

Dalam APBN-P 2012, pengeluaran pembangunan menjadi Rp 521 triliun. "DPR baru mengubah pengeluaran pembangunan di APBN-P. Kenapa dilakukan saat pembahasan APBN-P, padahal kan waktunya mepet, menjelang akhir tahun anggaran. Inilah anehnya. Makanya banyak sekali proyek-proyek fiktif. Bahkan proyek-proyek yang dikorupsi ini, kebanyakan karena dapat anggaran saat APBN-P. Ini menjadi modus kecurangan dalam pembahasan anggaran," kata Sebastian.

Menurut dia, seandainya tak berniat curang, seharusnya nilai pengeluaran pembangunan sudah sejak RAPBN dibahas, sudah dinaikkan oleh DPR. Apalagi pengeluaran pembangunan adalah untuk kepentingan publik.

Ini berbeda ketika DPR membahas belanja rutin untuk pegawai. Justru awalnya pemerintah mengajukan pengeluaran rutin (belanja pegawai) dalam APBN 2012 sebesar Rp 476,6 triliun. Tetapi setelah dibahas bersama DPR, nilainya malah melonjak menjadi Rp 508 triliun.

Editor :

Marcus Suprihadi

Setiyanti Rianta (26212947)

Seperti sudah menjadi tradisi, setiap tahun pasti banyak kalangan parpol dan politisi membutuhkan banyak dana segar. Tak pelak, struktur APBN pun mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Semua sudah jelas indikasinya, mulai dari penggunaan dana hibah, dana sosial, dan dana kunjungan kerja yang bertujuan untuk memobilisasi masyarakat. Nantinya dana ini akan digunakan untuk yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yaitu untuk infrastruktur. Padahal, presiden menyatakan APBN harus dikelola dengan baik dan efisien, dan semua itu hanya wacana belaka.

Sejak lama APBN Indonesia memang tidak pro rakyat dan justru lebih pro pada elit politik. Dilihat dari RAPBN 2013 juga seperti itu, saat ini masih mengalami kontraksi dimana struktur APBN belum pro masyarakat. Seharusnya, APBN itu harus pro rakyat, karena telah diamanatkan oleh undang-undang. Tepatnya, pada pasal 3, disebutkan kalau APBN itu harus dikelola dengan transparan, akuntabel dan sepenuhnya dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, dalam hal ini penikmat APBN hanya segelintir orang saja. Boleh dikatakan jika pemerintah dan DPR telah gagal mengelola APBN, karena tahun demi tahun Indonesia selalu mengalami defisit anggaran.. Ujung-ujungnya pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi.

Apalagi biasanya tahun-tahun mendekati pemilu sangat dimungkinkan adanya indikasi bahwa anggaran digunakan untuk politik. Postur anggaran yang tidak pro terhadap rakyat adalah ulah dari pemerintah dan DPR yang menyetujui tersebut. Bisa saja karena mendekati pemilu, mereka berlomba-lomba mengumpulkan dana untuk pemilu. Tidak hanya mendekati pemilu tetapi sebelum pemilu pun selalu begitu. Yang menjadi permasalahan adalah mindset pemerintah dan DPR yang menyusun APBN sehingga nantinya akan berakibat kepada pemerintahan berikutnya yang mau tidak mau akan mengikuti rancangan sebelumnya.

Siti Latifah (27212060)
Mulai dari korupsi, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, terkikisnya identitas bangsa, dan lain lain.untuk itu kami warga Negara Indonesia menunggu solusi-solusi atas berbagai masalah itu yang harus diselesaikan oleh para jajaran pemeritahan agar tidak menimbulkan kecemasan serta tindakan menyimpang lainnya.
Pengeluaran pembangunan yang di kurangi oleh DPR dalam pembahasan RAPBN banyak menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam proyek-proyek fiktif. Proyek tersebut menjadi modus kecurangan dalam pembahasan anggaran disebabkan oleh Korupsi. Seharusnya nilai pengeluaran pembangunan sudah di naikan oleh DPR sejak RAPBN dibahas. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah harus menindaklanjuti serta menyelesaikan permasalahan yangmenyebabkan melonjaknya nilai pengeluaran pembangunan. Agar kelancaran pengeluaran pembangunan dalam proyeksi, para pegawai mesti di ajak menstabilkan pelaksanaan proyek tersebut. Agar tidak ada campur tangan oknum-oknum yang berbuat curang dengan mengambil dana anggaran belanja

Demi kepentingan publik apa susahnya berusaha semaksimal mungkin demi kesejahteraan Bangsa & Negara. Begitu banyaknya masalah korupsi, pemerintah sampai keteteran menangani kasus tersebut, itu semua disebabkan karena para lembaga Pemerintah & Dewan Perwakilan kurang memperdulikannya, tetapi hanya mementingkan lembaganya sendiri yang menyebabkan para anggotanya begitu mudah melaksanakan tindakan Korupsi. Semua iniperlu di tangani oleh lembaga-lembaga lainnya. Contohnya: seperti BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Lembaga ini seharusnya berperan penting, supaya tidak ada lagi kecurangan terhadap nilai pengeluaran pembangunan.

Suriana Juniarti (27212205)

Dalam artikel ini, jelas sekali terlihat bahwa ini merupakan tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara seperti DPR. “Keanehan ini sebenarnya teramat nyata terlihat karena giliran membahas RAPBN untuk pengeluaran pembangunan, DPR menguranginya”. Kalimat inilah yang menjadi bukti bahwa adanya tindak korupsi politik yang dilakukan DPR. Padahal, masalah pembangunan ekonomi terutama infrasturktur public merupakan bagian terpenting untuk perekonomian bangsa. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mengurangi pengangguran. Caranya, pemerintah dapat membangun infrasturkur yang dapat membuka lapangan pekerjaan seperti pertanian dan sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan, tingkat kemiskinan dapat menurun.

Pada kenyataannya, Pemerintah dan DPR mengabaikan aspek terpenting yang seharusnya diperhatikan yakni rencana pembangunan ekonomi ke depan. Bahkan, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang baik tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Seandainya tidak berniat curang, seharusnya nilai pengeluaran pembangunan sudah ada sejak RAPBN dibahas, sudah dinaikkan oleh DPR. Apalagi pengeluaran pembangunan ini adalah untuk kepentingan public dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wardah Solihah (27212659)

Dari artikel diatas saya dapat memberikan sanggahan bahwa saya mulai mencium adanya kejanggalan dalam kegiatan DPR mengenai APBN melainkan praktek korupsi.  korupsi  itu terjadi karena terpengaruh ketidaktegasan pimpinannya. Karena itu, pimpinan harus berintegritas, tauladan, antigratifikasi, dan menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Dikatakan bahwa atasan harus berani pecat anggotanya. Hukum dari mana kalau dia terima dari bawah?"

Dalam prakteknya jelas-jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, pemerintah mengusulkan pengeluaran pembangunan sebesar Rp 477,5 triliun. Tetapi setelah dibahas bersama DPR, jumlah pengeluaran pembangunan justru berkurang menjadi Rp 456,6 triliun. Ini merupakan satu kejanggalan, orang tampaknya lupa, Indonesia di masa orde baru telah mengingatkan kita bahwa lembaga eksekutif janganlah diberi keleluasaan yang terlampau besar dalam menyusun anggaran, tanpa adanya mekanisme pengawasan dari DPR. Singkatnya, keterlibatan DPR dalam pembahasan APBN  harus lebih diperhatikan kembali. Sebenarnya hal semacam ini dapat menimbulkan citra buruk bagi pemerintahan di Indonesia.

Perekonomian Indonesia Tugas Minggu Ke-3

Indonesia Akan Jadi Basis Produksi Industri Taiwan

Diposting oleh : arnandadanu

Taiwan External Trade Development Council (Taitra) memprediksi Indonesia akan menjadi negara yang menjadi basis produksi industri asal Taiwan ketiga setelah China dan Vietnam pada tahun 2017, menyusul prospek RI sebagai wilayah yang dinilai menjanjikan.

Market Research Department  Taitra  Harrison K.M. Lan mengatakan saat ini posisi Indonesia masih di peringkat kelima sebagai basis produksi sejumlah industri asal Taiwan, yaitu setelah China, Vietnam, Thailand, Malaysia.

"Melihat tren saat ini, kami meyakini dalam lima tahun ke depan, Indonesia akan menjadi basis produksi industri Taiwan di peringkat ketiga," kata Lan menjawab pertanyaan wartawan  di Kantor Taitra yang ada di Taipei,  Senin, 15 Oktober 2012.

Memang, ujarnya, saat ini  90%-95% pilihan  kalangan industri Taiwan memilih China sebagai basis produksinya.

Namun, tambahnya,  dominasi China tersebut di masa mendatang akan berubah. Menyusul prospek negara lain sebagai basis produksi, termasuk Indonesia.

"Indonesia  sebagai wilayah basis produsi  yang penting bagi industri asal Taiwan," kata Luan.

Dia mengatakan ada sejumlah alasan  ketertarikan  kalangan manufaktur asal  Taiwan untuk melirik Indonesia sebagai basis produksinya. Pertama, mengingat besarnya pasar di Indonesia  dengan penduduknya yang padat.

Kedua, kebijakan pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri  untuk mengisi pasar di Indonesia. Ditambah potensi untuk mengekspor produk Taiwan yang diproduksi di Indonesia ke kawasan Asia Tenggara.

Dengan adanya kebijakan  mendorong industri di dalam negeri  untuk memenuhi pasar dalam negeri, tambahnya,  menjadi ketertarikan  kalangan  manufaktur di Taiwan  untuk  berinvestasi mendirikan indusri di Indonesia.

"Investasi industri asal Taiwan di China selama 10 tahun terakhir  mencapai ratusan miliar dolar AS, sementara di Vietnam dalam kurun waktu sama mencapai sekitar 10 miliar dolar AS,"  kata Lan menggambarkan besarnya potensi investasi asal Taiwan di negara lain.

Menurutnya, seyogyanya ketertarikan  kalangan industri Taiwan untuk bersiap menjadikan Indonesia sebagai basis produksi tersebut didukung dengan sejumlah kebijakan  dari pemerintah.

Kebijakan yang dharapkan diberikan pemerintah Indonesia, ujarnya, seperti memberikan insentif bagi para investor, kemudahan dalam  mendapatkan suplai listrik,  mendapatkan lahan,  biaya buruh yang memadai,  serta adanya agensi investasi yang bisa menjawab setiap keingintahuan serta memecahkan masalah kalangan investor.

"Seperti BKPM agar bisa menolong kalangan investor untuk memecahkan setiap problem yang dijumpai,"  kata Lan.

Saat ini  industri asal Taiwan yang sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis poduksinya adalah Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga  ternama dunia.  Lainnya adalah untuk industri garmen.

Ketika ditanyakan  industri asal Taiwan yang segera bakal  menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya, Lan tidak berkenan memberikan  jawabannya. (*/Bisnis)

'Indonesia Akan Jadi Basis Produksi Industri Taiwan ':

Setiyanti Rianta (26212947)

Menurut saya dengan Taiwan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi industrinya akan sangat menguntungkan Indonesia yang mana akan mengangkat perindustrian Indonesia karena perusahaan Taiwan yang ingin berinvestasi di Indonesia jumlahnya akan semakin bertambah nantinya. Kemungkinan nantinya pengembangan industri hasil kerja sama ini akan dipusatkan di luar pulau Jawa. Pertumbuhan pasar di Indonesia lebih tinggi dibandingkan China.Indonesia memiliki potensi pasar, tenaga kerja, dan posisi strategis dalam menggarap pasar lebih luas di Asia Tenggara. Selain pasar yang besar, Indonesia juga mempunyai pasokan tenaga kerja terampil atau tenaga yang bisa dilatih dengan cepat untuk terampil. Selain merupakan faktor penting bagi industri untuk menentukan lokasi produksinya, kondisi ini juga memberikan peluang kepada generasi muda potensial mendapatkan kerja.

Siti Latifah (27212060)

Menurut saya pendapatan Lan cukup baik dalam berinvestasi bisnis di Indonesia. Karena investasi tersebut akan membantu memajukan perekonomian di kedua negara baik di Taiwan maupun di Indonesia. Investasi tersebut akan memberi lahan pekerjaan bagi SDM di Indonesia yang kemungkinan akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Dan juga akan membantu investasi Taiwan dalam produksi. Karena lahan industri di Indonesia kini sudah banyak, serta kemudahan dalam mendapatkan suplai listrik dan juga biaya buruh di Indonesia memadai dengan adanya kebijakan pemerintah yang telah mengatur semua itu, karena telah dibuatnya UU ketenagakerjaan dan juga UU investasi asing dalam berbisnis di Indonesia.

Hasil produksi yang di hasilkan juga akan bisa di pasarkan di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi para investor mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produk tersebut, karena kebijakan yang telah diberikan pemerintah Indonesia. Yang saya harap semoga investasi ini berjalan dengan baik bagi kedua negara tersebut. Dan UU yang telah menyatui investasi ini berjalan dengan tegas sehingga tak ada lagi kegelapan/korupsi dalam berbisnis. Dan juga kebijakan karyawan harus berjalan dengan baik dari upah, kesehatan, dan jugatunjangan yang mendukung sehingga buruh di Indonesia giat bekerja jika semua haknya telah dipenuhi setelah mereka menjalankan kewajibannya tersebut. Dan produk Taiwan yang diproduksi di Indonesia tetap berjalan terus dan tidak bangkrut. Dan Indonesia mampu menjadi basis produksi bagi Taiwan.

Suriana Juniarti (27212205)

Setelah saya membaca artikel yang berjudul “Indonesia akan jadi basis Produksi Industri Taiwan”. Maka saya akan mengungkapkan pendapat saya terhadap Indonesia akan jadi basis Produksi Industri Taiwan. Menurut saya, perjanjian kerjasama tersebut akan sangat menguntungkan Indonesia karena banyaknya Industri Indonesia yang bergerak di segala bidang. Yang nantinya, kerjasama ini akan mengangkat perindustrian Indonesia karena mungkin Perusahaan Taiwan yang ingin berinvestasi di Indonesia jumlahnya bisa semakin bertambah.

Selain itu, pengembangan hasil kerjasama ini dapat diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Sehingga hal ini akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan hubungan Industri dengan Taiwan. Maka pada intinya, menurut saya kerjasama Indonesia dengan Taiwan ini akan memberikan dampak positif. Salah satunya, memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam meningkatkan pendapatan nasional. Dan juga, memberikan dampak bagi rakyat Indonesia dengan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dapat menurun.

Wardah Solihah (27212659)

Dari artikel di atas saya dapat memberikan argumen bahwa dengan Taiwan External Trade Development Council (Taitra) memprediksi Indonesia akan menjadi negara yang menjadi basis produksi industri asal Taiwan ketiga setelah China dan Vietnam pada tahun 2017. Kita menginginkan Indonesia menjadi basis produksi, bukan hanya untuk memenuhi konsumsi dalam negeri saja. Kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Ke depannya, produksi bisa dekat dengan pasar. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam dan industri yang cukup luas  yang merupakan satu langkah positif  bagi bangsa Indonesia untuk berkiprah di manca negara .

Saya pribadi merasa bangga apabila program tersebut dapat terealisasikan dengan cepat. Dengan harapan langkah ini dapat membawa masyarakat Indonesia andil dan berpartisipasi sehingga dapat mengurangi pengangguran dan lebih-lebih  dapat menambah lapangan  pekerjaan lebih banyak lagi. Kami berharap peluang pasar  produksi di dalam negeri yang tumbuh sekarang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh produsen dalam negeri.