Perekonomian Indonesia Tugas Minggu Ke-2

BUMN dan Parpol Sulit Dipisahkan?

penulis : Maria Natalia | Jumat, 21 Januari 2011 | 19:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Muharram, mengatakan, hubungan antara badan usaha milik negara dan partai politik tidak terpisahkan. Menurut dia, hubungan ini sudah terjadi sejak era Orde Baru. Pada masa tersebut BUMN hanya dikuasai partai politik tertentu, tetapi saat ini oleh beberapa partai politik seiring dengan bertambahnya jumlah partai politik.

"Ini seperti gradasi warna. Dulu (Orde Baru) kan biasanya kelompok kuning yang menguasai BUMN. Sekarang sudah ada gradasinya, seperti warna biru, hijau, merah. Ya, seperti warna pelangi. Negara ini memang sudah banyak urusan dicampuri politik, termasuk BUMN ini," kata Ecky dalam diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/1/2011).

Pengamat ekonomi, Ikhsan Modjo, mengatakan, saat ini mustahil membebaskan BUMN dari pengaruh politik. Hal ini mengakibatkan sulitnya membedakan antara politisasi dan profesionalitas BUMN. "Sebenarnya mustahil membebaskan BUMN dari partai politik, dari dulu sampai sekarang. Kadang bilangnya mau profesional menjalankan BUMN, tetapi ternyata ada pengaruh politik juga. Ada kelompok biru, kuning, ya kita tahu sendirilah. Itu bukan jadi rahasia lagi," kata Ikhsan.

Namun, ia berpendapat, terlepas dari adanya intervensi politik di tubuh BUMN, jauh lebih penting adalah menjaga BUMN dari perilaku korup. "Mau politisi atau nonpolitisi yang ada di BUMN, kita tetap harus tahu latar belakang siapa dia, siapa yang ada di belakangnya. Kata kuncinya, jangan sampai ada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam BUMN," kata Ikhsan.

Editor : Inggried

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2011/01/21/19405354/

BUMN.dan.Parpol.Sulit.Dipisahkan

Setiyanti Rianta (26212947)

BUMN harus dilepaskan dari lingkaran kekuasaan partai politik karena menjadi sumber KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta inefisiensi.
“Hal itu terlihat dari 161 BMN di Indonesia yang beraset sekitar Rp1.000 triliun hanya menghasilkan dividen untuk negara sekitar Rp4 hingga Rp6 triliun. Ini kan menunjukkan BUMN jelas telah tak berfungsi dengan semestinya,” ujar Ary Suta, hari ini.

Penyebab rendahnya dividen dari BUMN itu karena besarnya campur tangan partai politik dalam kegiatan BUMN atau mempengaruhi kebijakan BUMN. Setiap pemegang kekuasaan di Indonesia selama ini telah mencaplok kekayaan BUMN untuk kepentingan politik dan melanggengkan kekuasaan. Salah satu modus operandinya adalah dengan menempatkan orang yang propartai ke dalam BUMN. Untuk itu harus ada ketegasan bahwa partai politik tak boleh menguasai BUMN.

Karut-marut ini sesungguhnya dapat diminimalkan seandainya rencana transformasi perusahaan negara dan Kementerian BUMN diimplementasikan secara konsisten. Sejak dulu didengungkan perlunya sterilisasi BUMN dari “tangan-tangan” politik. Salah satu caranya, dengan memisahkan sejauh mungkin BUMN dari peluang intervensi politik dan birokrasi pemerintahan lewat pembentukan super-holding, yang menggantikan peran Kementerian BUMN. 

Peluang korupsi juga perlu dipersempit dengan memperketat kontrol. Untuk mempermudah pengawasan itu, rencana pemerintah menyusutkan jumlah perusahaan negara menjadi tinggal separuhnya perlu segera direalisasi. Langkah ini pun akan mempercepat proses transformasi dan perbaikan kinerja BUMN. Karena itu, tak perlu pemerintah menunggu BUMN hingga “sekarat” baru dilikuidasi. Peleburan BUMN di sektor perkebunan, kehutanan, konstruksi, dan farmasi bisa menjadi pionir agar performanya menjadi lebih bugar. Dengan sinergi ini, diharapkan perusahaan-perusahaan pelat merah nantinya tak hanya mampu sejajar dengan swasta lokal, tapi juga mampu bersaing di kancah global. Untuk mewujudkan hal itu, sudah sepatutnya ego sektoral kementerian teknis yang menaungi BUMN dikesampingkan. Dan yang terpenting, dibutuhkan keberanian pemerintah melakukan terobosan, meski bisa jadi kebijakan ini tak populer dan menuai kritik tajam.

Siti Latifah (27212060)

Dalam partai politik BUMN sangat berperan penting dalam mewujudkan perkembangan mobilitas modal,investasi, dan senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya ketertiban serta keadilan sosial (begitu juga dengan PARPOL). Partai dikatakan maju apabila telah meneguhkan prinsip yang di janjikannya kepada rakyat dan membuktikannya tanpa banyak bicara/janji-janji palsu, itulah sikap bijaksana dalam sebuah politik. Sebenarnya sulit untuk membebaskan PARPOL dari BUMN, diakibatkan karena ketidak profesionalan pemimpinnya. Namun investasi politik di tubuh BUMN jauh lebih penting dalam menjaga BUMN dari perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Begitu banyaknya partai politik pada zaman orde baru sekarang ini. Negara ini memang sudah banyak urusan-urusan yang dicampuri politik termasuk BUMN ini. Tetapi itu semua bukan alasan bagi para pemimpin untuk bisa selalu ikut campur, apa lagi keuangan Indonesia sekarang ini menurun diakibatkan para pemimpin dan anggotanya yang selalu berbuat korupsi terhadap uang milik Negara, bahkan kolusi pun juga dilakukannya. “Kolusi sebenarnya memiliki arti persengkokolan / kerja sama secara diam-diam”.

     Para pemimpin seharusnya tidak melakukan hal seperti itu, justru para pemimpin harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil hati rakyat. Karena rakyat lebih membutuhkan perhatian/keprihatinan para pemimpin dalam pendekatan dan penanggapan, sehingga pengarahnya harus di lakukan untuk kepentingan nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat. Meskipun demikian saya sebagai seorang mahasiswi, berharap para anggota politik maupun pemimpinnya bisa lebih bijaksana lagi dalam mengatasi masalah-masalah di Negara ini. Sebenarnya tidak begitu sulit untuk memisahkan PARPOL dari BUMN, karena dua-duanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, Yaitu “Demi Kepentingan Negara dan Kesejahteraan Rakyat”.

Suriana Juniarti (27212205)

Menurut saya, hubungan BUMN dan PARPOL yang sulit dipisahkan ini akan memberikan dampak yang negative bagi BUMN itu sendiri. Apalagi disini dikatakan “Pada masa tersebut BUMN hanya dikuasai partai politik tertentu, tetapi saat ini oleh beberapa partai politik seiring dengan bertambahnya jumlah partai politik.” Sehingga menyebabkan Negara ini banyak urusan dicampuri politik, termasuk BUMN ini. Apalagi, BUMN saat ini dini­lai masih boros, karena antara biaya ope­rasional dengan profit yang diha­silkan tidak se­banding. Masyarakat pasti dapat menduga bahwa pemborosan yang terjadi karena banyak ke­putusan yang tidak berbasis pada perhitungan bisnis, melainkan pa­da perhitungan politik.

Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah  menyarankan BUMN seharus­nya diberikan ke­sempatan untuk  me­ngembangkan bisnisnya.Perusahaan BUMN sebaik­nya diberikan keleluasaan untuk ber­kembang. Padahal kegiatan dan hasil dari BUMN itu sendiri akan memberikan peningkatan perekonomian bangsa. Dan tidak hanya itu, dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Wardah Solihah (27212659)

Setelah saya membaca artikel diatas mengenai “BUMN dan Parpol Sulit Dipisahkan?”

Maka saya dapat memberikan aurgumen hubungan antara badan usaha milik negara dan partai politik tidak terpisahkan. Menurut saya, hubungan ini sudah terjadi sejak era Orde Baru. Pada masa tersebut BUMN hanya dikuasai partai politik tertentu, tetapi saat ini oleh beberapa partai politik seiring dengan bertambahnya jumlah partai politik.

"Anggap saja dalam  warna. Dulu (Orde Baru) kan biasanya kelompok kuning yang menguasai BUMN. Sekarang sudah ada warna lainnya, seperti warna biru, hijau, merah. Ya, seperti warna pelangi. Negara ini memang sudah banyak urusan dicampuri politik, termasuk BUMN ini," Campur tangan partai politk dalam BUMN sebenarnya bukan menjadi rahasia umum lagi. Praktek tersebut memang sudah ada sejak dulu. Hal itu lah yang membuat citra BUMN sebagai kendaraan politik yang syarat Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (KKN) menjadi buruk di mata masyarakat. bahwa kehancuran BUMN selama ini lebih disebabkan karena faktor KKN yang terjadi sejak zaman orde baru karena adanya unsur intervensi dari partai politik itu sendiri. Saya juga mengutip  “kentalnya campurtangan politik mengakibatkan keputusan yang diambil perusahaan tidak lagi murni untuk kepentingan perseroan. Ada saat tertentu BUMN memang harus didukung secara politik, agar mampu berkompetisi, mendorong daya saing, meningkatkan kinerja, dan mendapatkan akses pasar.

☂hαñk Ψσù☺

Dasar Pemasaran

Nama    : Setiyanti Rianta

NPM     : 26212947

Kelas     : 2EB18

Dosen    : Aris Budi

Matkul : Ekonomi Koperasi

BUBUR TIM PROMINA

Promina Bubur Tim Ayam, Tomat & Wortel

Promina mengerti bahwa tekstur makanan bayi untuk usia 8 bulan ke atas haruslah tepat. Tidak terlalu lembut dan juga tidak terlalu kasar, agar menstimulasi oromotor bayi.

Promina Bubur Tim diformulasikan dari bahan-bahan terbaik agar menyerupai bubur tim buatan sendiri. Teksturnya sangat baik untuk melatih bayi belajar menggigit dan mengunyah.

Diperuntukkan bagi bayi berusia 8 bulan lebih, Bubur Tim Promina dapat menjadi alternatif bubur kukus buatan rumah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi bayi sekaligus menolong proses mengunyah dan pencernaan bayi.

Ukuran Kemasan

•     Kotak 100 gr 4 sachet @ 25 gr
•      1 karton isi 24 kotak

Manfaat Produk

• Mengandung Omega 3, Omega 6 dan lesitin untuk membantu perkembangan sel-sel  otak bayi
• Mengandung Prebiok untuk membantu proses pencernaan dan melindungi dari penyakit
• Diproduksi secara higienis tanpa zat pewarna dan perasa tambahan

Petunjuk Penggunaan

• ·         Porsi awal: 1 sachet (25 g), sehari sekali
• ·         8 bulan: 1 sachet (25 g), 2–3 kali sehari

Variasi Rasa

• ·         Ati Ayam
• ·         Ikan Bilis & Sayur
• ·         Ayam & Jagung
• ·         Ayam, Tomat & Wortel
• ·         Daging & Brokoli
• ·         Ikan Salmon & Saus Jeruk
• ·         Pasta Ayam & Bayam

Komposisi

Beras, susu skim bubuk, minyak bubuk, tepung tapioka, tepung ayam, tomat, wortel, bumbu, frukto oligosakarida, gula, garam, mineral, premiks vitamin, dan minyak ikan (mengandung campuran antioksidan tokoferol dan L-askorbil palmitat).

Mengenal Pasar/Konsumen

Yang terlibat dan harus diperhatikan dalam proses pembelian konsumen, yaitu:

 Ø Yang memiliki ide

    Yang memiliki ide untuk melakukan pembelian bubur tim Promina adalah (dominan) ibu atau bisa juga si ayah. Mengapa ibu/ayah? Ini dikarenakan si bayi belum mengerti apa yang ia butuhkan.

 Ø Yang membutuhkan produk

    Yang membutuhkan produk bubur tim Promina ini adalah si bayi sendiri agar si bayi dapat menstimulasi oromotornya, untuk melatih belajar menggigit dan mengunyah, dan sangat baik untuk pencernaannya.

 Ø Yang memutuskan pembelian

     Yang memutuskan pembelian bubur tim Promina adalah dominan si ibu atau bisa juga si ayah. Mengapa ibu atau ayah? Sudah jelas, karena si bayi belum dapat melakukan transaksi/pembelian sendiri.

 Ø Yang memiliki uang

    Yang memiliki uang adalah dominan si ayah atau bisa juga si ibu. Mengapa dominan ayah? Karena umumnya yang bekerja dan memiliki uang adalah si ayah tapi tidak terpungkiri juga apabila si ibu memiliki uang karena pada era sekarang ini sudah banyak ibu yang bekerja dan memiliki uang.

 Ø Yang melakukan pembelian

    Dalam hal ini, banyak yang dapat berperan untuk melakukan pembelian bubur tim Promina, antara lain: ibu, ayah, nenek, kakek, kakak si bayi, saudara sepupu, atau pembantu rumah tangga, dan lain-lain.

 Ø Yang menggunakan

      Sudah jelas yang menggunakan bubur tim Promina adalah si bayi tersebut.

Kesimpulan:

Dari 6 hal di atas mengenai yang terlibat dalam proses pembelian, hal yang paling harus diperhatikan adalah “yang memutuskan pembelian” karena pada saat itulah terjadinya transaksi/pembelian produk oleh konsumen kepada produsen.

Perekonomian Indonesia Tugas Minggu Ke-1

Sistem Ekonomi Indonesia Harus Berubah

Prabowo Salahkan Sistem Ekonomi

 Penulis : Wisnu Aji Dewabrata | Jumat, 3 Juli 2009 | 19:38 WIB

PALEMBANG, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung sistem ekonomi yang belum berhasil menyejahterakan rakyat Indonesia. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam orasinya di depan ribuan massa pendukung Megawati-Prabowo di lapangan parkir Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (3/7).

Kampanye tersebut rencananya dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri dan Prabowo. Namun, hanya Prabowo yang hadir sedangkan Megawati berhalangan hadir.

Prabowo mengatakan, sejak Indonesia merdeka, sistem ekonomi yang ada tidak membawa kemakmuran. Sistem ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang, kelompok yang kaya semakin kaya tetapi kelompok yang miskin semakin miskin.

"Kami ingin mengubah sistem ekonomi yang keliru dan kembali ke sistem ekonomi sesuai Undang-Undang Dasar. Kekayaan Indonesia harus kembali dinikmati bangsa Indonesia," kata Prabowo.

1.   Setiyanti Rianta (26212947)

Saya setuju dengan artikel ini, karena memang kenyataan sejak Indonesisa merdeka, sistem ekonomi berpola ortodoks, tidak membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sistem ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang, sekelompok orang yang kaya semakin kaya tetapi kelompok yang miskin semakin miskin. Kekayaan Indonesia harus kembali dinikmati bangsa Indonesia, bukan dijual ke negara lain dan juga bukan ketergantungan mengimpor barang dari negara lain. Jadi saya sangat setuju sistem Indonesia harus berubah menjadi sistem ekonomi heterodoks dan ekonomi yang pro terhadap kepentingnan nasional. Dengan adanya ekonomi heterodoks ini, maka kita akan menyegarkan, mempluralkan, dan mendemokrasikan ilmu ekonomi, serta membuat sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat dan kebutuhahn rakyatnya agar dapat membawa kemakmmran bagi rakyat dan yang pasti membawa lebih banyak manfaat dan dampak positif bagi Indonesia.

2.      Siti Latifah (27212060)

Saya setuju dengan pendapat Pak Prabowo Subianto tersebut, bahwa pada kenyataannya    perekonomian di Indonesia ini sangat tidak stabil dan tidak adil. Karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Seharusnya Negara kita ini menganut sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena dengan menganut sistem ekonomi kerakyatan negara kita ini akan adil dan sejahtera kepada rakyat-rakyat kecil. Sebenarnya sumber kemiskinan di Indonesia ini terjadi karena sistem ekonomi yang salah dan kesombongan para pemimpin bangsa. Pak Prabowo memberi contoh, sejak tahun 1997-2008 seharusnya keuntungan yang didapatkan pemerintah dari ekspor impor sebesar Rp 250 triliun per tahun. Namun Bank Indonesia selalu menyatakan bahwa devisa negara tak pernah diatas 60 miliar dollar AS. Kemana 240 milliar dollar? Ini belum ada jawaban dari pemerintah karena sistem yang dianut adalah sistem liberal. Bebas membocorkan kekayaan negara dan mengalir keluar negeri, ungkap putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo ini.

Sebenarnya negara kita ini kaya akan sumber daya alamnya. Buktinya batang saja bisa menjadi singkong. Nah, karena di Indonesia pengetahuan pendidikan sangat minim, jadi rakyat kecil tidak begitu tau banyaknya hal penting yang ada di Negara kita ini. Seharunya  pemerintah memanfaatkan kekayaan alam yang ada ? Jika saja pemerintah berfikir dengan baik dan cerdik pasti Negara kita ini bisa membuat lapangan kerja untuk rakyat-rakyat kecil dan mengurangi pengangguran yang ada. Ya walaupun hanya bekerja  mengolah lahan yang kosong untuk di jadikan sawah/lahan pertanian, tetapi hal itu sangat penting dan bermaanfaat bagi rakyat kecil untuk mendapatkan uang dan sesuap nasi.

3.      Suriana Juniarti (27212205)

Dalam artikel ini, opini Prabowo terhadap sistem ekonomi di Indonesia dapat dikatakan benar bahwa sistem ekonomi belum berhasil mensejahterakan rakyat Indonesia. Prabowo mengatakan, sejak Indonesia merdeka, sistem ekonomi yang ada tidak membawa kemakmuran. Setuju, sebab hal ini terbukti dari kondisi rakyat Indonesia yang memprihatinkan dapat kita lihat dari tingginya peengangguran, tingginya tingkat kemiskinan, di Indonesia. Seharusnya, tercapainya kemakmuran yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan kebendaan angota masyarakat adalah tujuan akhir dari suatu sistem ekonomi.

Dan apabila sistem ekonomi Indonesia kembali ke sistem ekonomi UUD maka haruslah sistem ekonomi tersebut dapat mengubah bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik terutama kemakmuran rakyatnya. Seperti halnya bumi, air, dan kekayan alam yang ada di Indonesia dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.

4.      Wardah Solihah (27212659)

Setelah saya membaca artikel diatas saya dapat memberi argumen bahwa secara umum, kita semua sudah tahu apa-apa saja yang menjadi masalah dan sumber masalah ekonomi di Indonesia. seperti masalah pengangguran, kemiskinan, sulitnya kesehatan, sulitnya pendidikan, keamanan bahkan ulah para koruptor, dan sebagainya.

Waktu itu saya pernah membaca berita di salah satu koran  pasangan Megawati-Prabowo sepakat untuk membangun ekonomi kerakyatan. Bahkan, pasangan ini sudah berbagi tugas. Prabowo ditugaskan menangani masalah perekonomian untuk fokus membangun ekonomi kerakyatan .Namun, kita pun tidak mungkin lupa pada masa kepemimpinan Megawati pula aset-aset negara banyak dijual atas nama privatisasi.

Apa yang para capres dan cawapres tersebut ucapkan hanyalah sebatas wacana tanpa solusi nyata untuk mengatasi masalah ekonomi bangsa ini? Nah, untuk itu dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri dibutuhkan ketegasan dalam menghentikan campur tangan asing. Salah satunya dengan menutup pintu masuk campur tangan asing itu, yaitu utang luar negeri. Maka dari itu Indonesia akan lebih sejahtera bersama rakyatnya "Saya pun setuju dengan pendapat pak Prabowo dengan mengubah sistem ekonomi kembali ke sistem ekonomi sesuai Undang-Undang Dasar sehingga kekayaan Indonesia dapat kembali dinikmati bangsa Indonesia.